program rumah kumuh disosialisasikan

program rumah kumuh disosialisasikan

Berita Pandeglang

Kementrian Perumahan Rakyat Republik Indonesia memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya untuk kabupaten Pandeglang dan diterima oleh bupati pandeglang di gedung pendopo pandeglang, Kamis(19/6).

deputi bidang swadaya diberi tugas untuk melaksanakan tugas tersebut dan bertemu dengan kepala daerah kabupaten pandeglang untuk mensosialisasikan bagaimana tata cara BPPS agar program ini bisa dipahami oleh penerima bantuan.

Assisten deputi kemitraan dan kesewadayaan perumahan, Atik Nieni Nierani menjelaskan, bahwa pada tahun 2014 memberikan bantuan BSPS(bantuan stimulant perumahan swadaya) kepada rumah masyarakat miskin yang tidak layak huni dan menjadi rumah layak huni, “ Bantuan ini mengguanakan salah satu sistem BSPS dan dibagi menjadi dua kategori, yaitu bantuan berupa uang senilai Rp.15.000.000,- untuk orang tua/jompo dengan kondisi rumah rusak berat, dan Rp.7.500.000,- untuk rumah yang rusak sedang, sementara itujumlah keseluruhan bantuan untuk cabang pandeglang sejumlah 204 orang, Cimanuk 61 orang, Saketi 27 orang, Menes 153 orang, jadi jumlah keseluruhan yang diterima oleh pemkab Kabupaten Pandeglang 445 orang, bantuan uang tunai tersebut diberikan untuk membeli berupa barang bangunan dan material untuk pembangunan rumah.”, katanya. Atik juga menyampaikan bahwa pentinganya sosialisasi ini untuk msyarakat penerima bantuan, “kami berharap mesyarakat penerima bantuan benar-benar didengar dengan baik agar tepat guna tepat waktu dan tepat sasaran, dalam menyalurkan bantuan ini kami bermitra dengan Bank Rakyat Indinesia(BRI), bantuan ini tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, kecuali yang bersangkutan sudah meninggal dunia”. Lanjutnya.

Sementara itu bupati Pandeglang Erwan Kurtubi mengatakan, berterimakasih kepada pemerintah pusat untuk bantuan dan perhatianya kepada pemkab kabupaten Pandeglang kepada 445 orang peneriman bantuan,”kepada assisten deputi kami berharap kedepanya bantuan ini akan terus diberikan kepada kabupaten pandeglang karena masih bnyak lagi masyarakat pandeglang yang masih membutuhkan bantuan ini”.katanya.

Hadir juga dalam acara ini, Assisten Ekonomi Pembangunan Iskandar, para unsure muspida, Kepala Dinas Pekerja Umum Enan Tosin, dan para peserta penerima bantuan.

Sebud Pandeglang Masuk Pelajaran Muatan Lokal

Sebud Pandeglang Masuk Pelajaran Muatan Lokal

Pandeglang

Dinas Pendidikan kabupaten Pandeglang akan menerapkan seni budaya (Sebud) asli milik Kabupaten Pandeglang akan dimasukan untuk pelajaran Sebud muatan lokal kesemua sekolah yang ada dikabupaten pandeglang mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)  dikabupaten Pandeglang dalam pelajaran muatan lokal seni budaya yang masuk dalam diantaranya seni Rampak bedug untuk kalangan SD dan SMP sedangkan Sekolah Menengah Atas akan diterapkan seni Ubrug dan Sekolah Menengah Kejuruan akan dimasuki muatan lokal Seni Saman.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, Dadan Tatif Daniel saat dikinfirmasi dikantornya kamis 19/6 kemarin, pihaknya mengatakan beberapa seni budaya akan dimasukan dalam pelajaran muatan lokal serta diterapkan disemua sekolah pada tahun ajaran 2014-2015 (Tahun Ajaran Baru) " beberapa seni akan dimasukan ke pelajaran Muatan lokal pada tahun ajaran baru (2014-2015) nanti dan semoga saja seni dikita bisa dibudayakan kembali dan tidak hilang ditelan jaman. Ujarnya kepada Berita Pandeglang Kamis 19/6 kemarin dikantornya

Dijelaskannya, pihaknya akan secepatnya mensosialisasikan kepada semua sekolah dibawah naungan dinas pendidikan kabupaten pandeglang dikalau Surat Keputusan (SK) Bupati sudah keluar dan siapp untuk diterapkan " Setelah Sk turun dari bupati akan segera kami lakukan penerapan kesemua sekolah dikabupaten pandeglang. Tambahnya

Lebih jauh Dadan mengatakan pihaknya sudah mendatangkan seniman profesional untuk membantunya menerapkan kesemua sekolah dan akan melaksanakan pelatihan disemua sekolah untuk dapat bisa mempraktikannya bukan hanya teori semata " kami sudah datangkan seniman untuk membantu kami dalam melakukan pelatihan terhadap semua guru yang membidangi pelajaran ini agar bisa diterapkan pada semua siswa, mulai dari teori sampai prakteknya," Tambahnya

Mahasiswa Demo BPPT dan DPRD

Tuntut waralaba ditertibkan

Mahasiswa Demo BPPT dan DPRD

Pandeglang

Untuk kesekian kalinya puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pengurus Komisariat (PK) UNMA Banten melakukan aksi demontrasi didepan kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Pendeglang, Kamis 19/6 kemarin, aksi kali ini diwarnai pembelokiran jalan raya labuan tepatnya didepan kantor BPPT Pandeglang, setelah itu pulahan mahasiswa yang kesal karena tidak ditanggapi oleh perwakilan dari BPPT membuat puluhan mahasiswa itu berpindah tempat ke gedung DPRD Pandeglang untuk menyampaikan aspirasi mereka akan maraknya waralaba dikabupaten pandeglang.

Setelah satu jam melakukan orasi dikantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang dan disambut oleh perwakilan dari Komisi Satu untuk mempersilahkan masuk untuk berdiskusi diruangan Bamus DPRD  namun dipertengahan diskusi para mahasiswa menuntut agar dihadirkannya perwakilan dari BPPT Dan Pol PP agar semua permasalahan menjadi mengkrucut dan menemukan titik terang, namun semua itu tidak di indahkan oleh anggota DPRD sehingga membuat puluhan mahasiswa pergi meninggalkan ruangan " kami hanya mau menyampaikan aspirasi kami kepada wakil kami (Dewan-Red) agar waralaba. Yang tidak berizin segera ditutup oleh pemerintah daerah. Kata Muklas saat berdialog dengan anggota Komisi I DPRD Muhadi

Dalam diskusi antara mahasiswa dengan beberapa anggota dewan diruang Bamus DPRD tidak menemukan titik terang sehingga puluhan mahasiswa yang duduk dikursi dewan bubar meninggalkan ruangan yang sudah disediakan dan melakukan aksi demontrasi kembali diTugu Jam kabupaten Pandeglang serta membaca doa mendoakan para pejabat dipandeglang yang seakan melakukan pembiaran waralaba menjamur

Muklas Ade Putra saat dikonfirmasi usai melakukan aksi unjuk rasa ditugu jam Pandeglang kamis 19/6 kemarin, Pihaknya mengatakan agar kalangan legislatif dan eksekutif bisa terbangun dan mendengar aspirasi rakyat, karena menurutnya adanya waralaba sangat merugikan terhadap para pedagang kecil yang mencari nafkah dari warung kecilnya " kami hanya menuntut para legislatif yang membuat peraturan daerah bisa bersikap tegas, karena kami kasian kepada para pedagang kecil yang selama ini selalu tertindas dengan adanya waralaba dan bisa mematikan usahanya," kata Muklas

Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) kabupaten Pandeglang Mustandri saat dikonfirmasi dikantornya 19/6 kemarin, pihaknya mengatakan tidak bisa menutup waralaba karena belum dapat rekomendasi dari instansi terkait untuk dasar dirinya menutup waralaba yang tidak berizin " bagai mana saya bisa menutup, sedangkan kami belum dapat rekomendasi mana yang berizin dan mana yang tidak berizin," ucap Mustandri

Sekedar diketahui Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Mubagyo, sebelumnya mengatakan akan melayangkan surat rekomendasi kepada Pol PP agar Waralaba yang tidak berizin agar segera ditutup. Dan kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Undang Suhendar, akan menindak tegas waralaba yang tidak berizin dan tidak akan memperpanjang izin waralaba yang sudah ada